Politic

Untuk menambah wawasan berbangsa dan bernegara, dalam halaman ini (diurut secara alpabetis) dapat dilihat profil ringkas beberapa partai yang “mewarnai” Pemerintahan Republik Indonesia saat ini: (1) Partai Amanat Nasional, (2) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, (3) Partai Demokrat, (4) Partai Golkar, (5) Partai Keadilan Sejahtera, (6) Partai Kebangkitan Bangsa, dan (7) Partai Persatuan Pembangunan.

Partai Amanat Nasional
Ketua Umum: Soetrisno Bachir, SE; Sekjen: Zulkifli Hasan, SE, MM

Majelis Amanat Rakyat (MARA) terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama, merupakan kelompok yang menginginkan MARA tetap sebagaimana jati dirinya ketika dilahirkan. Dimotori oleh Zumrotin dan Syahbani Kacasungkana, bahkan karena sangat khawatirnya, sampai-sampai Ratna Sarumpaet menyatakan, kalau MARA berubah menjadi partai politik, maka ia akan kehilangan simpati dari masyarakat. Sedangkan kelompok kedua, merupakan kelompok yang menginginkan MARA berubah menjadi parpol. Yang paling Vokal dan gigih memperjuangkannya ide ini adalah Fikri Jufri, yang didukung oleh Ulil Absar Abdullah dan Ong Hok Ham.Fikri dan Ulil bahkan sudah siap dengan usulan yang lebih jauh, yakni memperjuangkan Amien Rais menjadi presiden dalam pemilu mendatang. Bagi Ulil, fenomena pak Amien yang muncul pada saat itu belum tentu berulang dalam 50 tahun. Menurut pengamatannya, figur Amien Rais yang dinobatkan sebagai ‘gerbong’ reformasi oleh berbagai media massa dan diakui sebagai tokoh reformasi oleh berbagai kalangan termasuk mahasiswa, memiliki sumber daya yang mendukung sangat kuat. Apalagi sampai saat itu belum ada satupun parpol yang berhasil memikat dirinya.

Tanggal 5-7 Juli 1998, dilaksanakan Tanwir Muhammadiyah di Semarang yang dihadiri oleh seluruh jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta utusan dari tingkat Wilayah (provinsi). Ketika memberikan sebuah penutupan Tanwir, Amien menyinggung kemungkinan lahirnya sebuah parpol baru dimana Syafi Ma’arif akan menjadi ketuanya. Amien muncul di TV mengutarakan rencananya untuk mendirikan partai baru. Sebuah partai terbuka, lintas agama dan lintas etnik. Diharapkan bisa dilaksanakan bertepatan dengan hari kemerdekaan. Tetapi, karena faktor etnis, akhirnya deklarasi baru bisa dilaksanakan pada 23 Agustus 1998, di Istora Senayan. Puluhan ribu masa berjubel menghadirinya. Puluhan tokoh-tokohnya tampil dipanggung, melambai-lambaikan tangan menyambut riuhnya tepuk tangan hadirin saat itu.

Kini PAN sudah berusia enam tahun. Dalam usia belia sudah mampu melalui ujian pertamanya dengan keberhasilannya menempatkan 34 orang kadernya sebagai anggota DPR RI, sehingga PAN termasuk lima besar pemenang pemilu 1999. Tahun 2004 juga lima besar dengan 53 anggota. Ujian berikutnya, bagaimana wakil-wakil PAN berkiprah baik di DPR RI, DPRD I atau DPRD II untuk memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai yang dijanjikan ketika kampanye dulu. Kalau hal ini berhasil dilalui dengan baik, insya Allah dalam pemilu mendatang rakyat akan memberikan kepercayaan yang lebih besar pada partai reformis ini. (Okezone).

PDI Perjuangan

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri; Sekretaris Jendral : Ir. Pramono Anung W.

PDI Perjuangan merupakan partai politik yang sebenarnya adalah partai yang secara langsung memiliki tali kesejarahan dengan partai politik masa orde lama. PDI Perjuangan sebenarnya kelanjutan dari Partai Demokrasia Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973. Partai Demokrasi Indonesia itu lahir dari hasil fusi 5 (lima) partai politik. Kelima partai politik tersebut yaitu: (1) Partai Nasional Indonesia (PNI), (2) Partai Kristen Indonesia (Parkindo), (3) Partai Katolik, (4) Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan (5) Murba.

Sebelum menjadi partai pemenang Pemilu legislatif tahun 2004, PDI Perjuangan melewati babak yang sangat dramatis. Peristiwa 27 Juli atau yang lebih dikenal dengan Kudatuli, menjadi sejarah tersendiri bagi partai perjuangan ini. Sebelum menggandeng nama “Perjuangan”, PDI pada masa orde baru sempat dipimpin Soerjadi. Hingga lebih dikenal dengan nama PDI Soerjadi.

Akhirnya, dengan perjuangan yang dinilai banyak pengorbanan, pada tanggal 25 April 2005, kepengurusan DPP PDI Perjuangan hasil Kongres II PDI Perjuangan dilaporkan ke Departemen Kehakiman dan HAM dan pada tanggal 30 Mei 2005 Menteri Hukum dan HAM menerbitkan surat keputusan nomor : M-01.UM.06.08 Tahun 2005 yang menerima perubahan kepengurusan dan AD-ART hasil Kongres tersebut. (Okezone).

Partai Demokrat

Ketua Umum: Hadi Utomo, SH,MM; Sekretaris Jenderal: H. Marzuki Alie, S.E., M.M

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif saudara Susilo Bambang Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan terhormat saudara Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan Calon wakfl Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001. Dari perolehan suara dalam pemilihan cawapres dan hasil pooling public yang menunjukkan popularitas yang ada pada diri Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut SBY), beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan bagaimana sosok SBY bisa dibawa menjadi Pemimpin Bangsa dan bukan direncanakan untuk menjadi Wakil Presiden RI tetapi menjadi Presiden RI untuk masa mendatang. Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya saudara Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi Presiden, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik.

Perumusan konsep dasar dan platform partai sebagaimana yang diinginkan SBY dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutnya tehnis administrasi dirampungkan oleh Tim yang dipimpin oleh saudara Vence Rumangkang. Juga terdapat diskusi-diskusi tentang perlunya berdiri sebuah partai untuk mempromosikan SBY menjadi Presiden, antara lain : Pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh SBY di apartemen Hilton. Rapat tersebut membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan secara marathon setiap hari. Tim itu terdiri dari : (1). Vence Rumangkang, (2). Drs. A. Yani Wahid (Alm), (3). Achmad Kurnia, (4). Adhiyaksa Dault, SH, (5).Baharuddin Tonti, (6). Shirato Syafei. Di lingkungan kantor Menkopolkampun diadakan diskusi-diskusi untuk pendirian sebuah partai bagi kendaraan politik SBY dipimpin oleh Drs. A. Yani Wachid (Almarhum). Pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung pertemuan yang merupakan cikal bakal pendirian dari Partai Demokrat. Dalam pertemuan tersebut, saudara Vence Rumangkang menyatakan bahwa rencana pendirian partai akan tetap dilaksanakan dan hasilnya akan dilaporkan kepada SBY.

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2001, saudara Vence Rumangkang yang dibantu oleh saudara Drs. Sutan Bhatoegana berupaya mengumpulkan orang-orang untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai politik. Pada akhimya, terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik yakni: (1) Vence Rumangkang; (2) Dr. Ahmad Mubarok, MA.; (3) Drs. A. Yani Wachid (almarhum); (4) Prof. Dr. Subur Budhisantoso; (5) Prof. Dr. Irzan Tanjung; (6) RMH. Heroe Syswanto Ns.; (7) Prof. Dr. RF. Saragjh, SH., MH.; (8) Prof. Dardji Darmodihardjo; (9) Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas; dan (10) Prof. Dr. T Rusli Ramli, MS. Disamping nama- nama tersebut, ada juga beberapa orang yang sekali atau dua kali ikut berdiskusi. Diskusi Finalisasi konsep partai dipimpin oleh Bapak SBY.

Untuk menjadi sebuah Partai yang disahkan oleh Undang- Undang Kepartaian dibutuhkan minimal 50 (limapuluh) orang sebagai pendirinya, tetapi muncul pemikiran agar jangan hanya 50 orang saja, tetapi dilengkapi saja menjadi 99 (sembilanpuluh sembilan) orang agar ada sambungan makna dengan SBY sebagai penggagas, yakni SBY lahir tanggal 9 bulan 9. Pada tanggal 9 September 2001, bertempat di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH., 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat. 53 (lima puluh tiga) orang selebihnya tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa kepada saudara Vence Rumangkang. Kepengurusanpun disusun dan disepakati bahwa Kriteria Calon Ketua Umum adalah Putra Indonesia asli, kelahiran Jawa dan beragama Islam, sedangkan Calon Sekretaris Jenderal adalah dari luar pulau jawa dan beragama Kristen. Setelah diadakan penelitian, maka saudara Vence Rumangkang meminta saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum dan saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal sementara Bendahara Umum dijabat oleh saudara Vence Rumangkang.

Pada malam harinya pukul 20.30, saudara Vence Rumangkang melaporkan segala sesuatu mengenai pembentukan Partai kepada SBY di kediaman beliau yang saat itu sedang merayakan hari ulang tahun ke 52 selaku koordinator penggagas, pencetus dan Pendiri Partai Demokrat. Dalam laporannya, saudara Vence melaporkan bahwa Partai Demokrat akan didaftarkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM pada esok hari yakni pada tanggal 10 September 2001. (Okezone).

Partai Golkar

Ketua Umum: Jusuf Kalla ; Sekjen: Letjen (Purn) Sumarsono

Partai Golongan Karya (Partai Golkar) adalah salah satu partai politik besar Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu. Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemengangan Golkar, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan sebagainya.

Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelunya di masa pemerintahan Soeharto.

Pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan Presiden Habibie, perolehan suara Partai Golkar turun menjadi peringkat kedua setelah PDI-P. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu sebab para pemilih di Pemilu legislatif 2004 untuk kembali memilih Partai Golkar, selain partai-partai lainnya seperti Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan lain-lain.

Sekarang ini, Partai Golkar dipimpin oleh Ketua Umum DPP Golkar, Jusuf Kalla, yang juga wakil presiden saat ini. Sebelumnya jabatan ini dipegang oleh Akbar Tandjung. (Okezone).

Partai Keadilan Sejahtera

Presiden Partai: Ir. H. Tifatul Sembiring ; Sekjen: H.M. Anis Matta Lc

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2002 M atau bertepatan dengan 7 Shafar 1423 H. PKS didirikan oleh sekelompok anak bangsa yang memiliki cita-cita luhur yaitu menegakkan keadilan dan menyejahterakan masyarakat. PKS merupakan penerus perjuangan Partai Keadilan (PK) karena memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita. Hal ini dinyatakan oleh pimpinan kedua partai - Dr Hidayat Nur Wahid (Presiden PK) dan Drs Almuzzammil Yusuf (Ketua Umum PK-Sejahtera) - saat mereka bersepakat dihadapan notaris pada 3 Juli 2003 untuk menggabungkan diri dalam sebuah partai yang disepakati bernama Partai Keadilan Sejahtera.

Dalam menjalankan roda organisasi dan aktifitasnya, partai dibingkai oleh Piagam Deklarasi, Visi dan Misi, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Kebijakan Dasar Partai serta peraturan-peraturan lainnya yang mengikat seluruh anggota partai. Roda organisasi dikendalikan oleh sebuah Dewan Pimpinan Pusat (Central Board) yang berpusat di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 98 D-F, Jakarta, yang dikelola secara full-time. Selain itu ada Dewan Pimpinan Wilayah (Regional Board) dan Dewan Pimpinan Daerah (District Board) yang mengelola wilayah setingkat propinsi dan kota/kabupaten.

Saat ini, PKS memiliki pengurus di 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW = setingkat propinsi), 312 Dewan Pimpinan Daerah (DPD = setingkat kota/kabupaten), dan di 2155 Dewan Pimpinan Cabang (DPC = setingkat kecamatan) di seluruh Indonesia. Selain itu, PK-Sejahtera juga memiliki 13 perwakilan di luar negeri yang disebut dengan Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera (PIP-PKS).

PKS adalah partai politik modern yang terorganisasir secara baik dan rapi. Hal ini tercapai berkat manajemen yang baik dan kontribusi dari kader-kadernya yang saat ini tercatat 300.000 kader. Kami berharap dengan dukungan dan bantuan dari Anda, kita bersama-sama mengkampanyekan Indonesia yang lebih baik, adil dan sejahtera.

Pada Pemilu 2004, yang bisa dikatakan pemilu kedua yang diikuti partai ini, PKS memenangkan suara sebanyak 7,34% (8.325.020) dari jumlah total dan mendapatkan kursi sebanyak 45 di DPR. Pada pemilu saat itu, PKS memiliki motto “Bersih dan Peduli”. (Okezone).

Partai Kebangkitan Bangsa

Ketua Umum: H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si. ; Sekjen: Yenny Zannuba Wahid

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon sebagai akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah dan lain sebagainya. Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut era reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa. Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya.

Di antara yang usulannya paling lengkap adalah Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap yang ditunjukan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Diantara yang sudah mendeklarasikan sebuar parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma’ruf Amin (Rais Suriyah/ Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk menginginkan partai politik, maka pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima, selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma’ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi poitik warga NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan: Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda’ Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi. (Okezone).

Partai Persatuan Pembangunan

Ketua Umum: H. Suryadharma Ali ; Sekjen: Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz

Partai berasaskan Islam ini, berdiri pada 5 Januari 1973, kantor pusat partai berlokasi di di Jalan Dipenogoro No 60 Jakarta Pusat. PPP merupakan penggabungan atau fusi kegiatan politik dari empat partai politik Islam yang ada pada waktu itu, yakni: Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Jabatan ketua umum pada awalnya berbentuk presidium yang terdiri dari KH Idham Chalid sebagai Presiden Partai serta Mintaredja, Th M Gobel, Rusli Halil, dan Masykur sebagai wakil presiden partai. Ketua Umum Partai pada perkembangan berikutnya adalah:

1. M. Syafaat Mintaredja (5 Januari 1973-1978).
2. H. Djailani Naro (1978-1984) dan (1984-1989).
3. Ismail Hassan Metareum (1989-1994) dan (1994-1998).
4. Hamzah Haz (1998-2003) dan (2003-2007).
5. Suryadharma Ali (2007-2012).

Pada 2001, Hamzah terpilih sebagai wakil presiden lewat suara majelis di Sidang Istimewa MPR tahun 2001. Dalam Pemilihan Presiden 2004, PPP mencalonkan Hamzah Haz sebagai calon presiden, berpasangan dengan Agum Gumelar sebagai calon wakil presiden. Perolehan suara pasangan ini, sampai saat-saat terakhir penghitungan suara, hanya mencapai sekitar 3 persen.

Setelah melalui konflik yang berkepanjangan, antara kubu Suryadharma Ali dengan kubu Hamzah Haz, akhirnya Suryadharma Ali pada Sabtu 3 Februari 2007 pagi terpilih sebagai Ketua Umum DPP PPP menggantikan Hamzah Haz, menyusul kemenangannya meraih suara terbanyak dalam pemilihan ketua umum DPP PPP pada Muktamar ke-VI PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Jumlah suara untuk Suryadharma Ali yang masuk dalam proses penghitungan suara itu, tercatat sebanyak 1.181 suara yang berasal dari 33 DPW PPP seluruh Indonesia. (Okezone).

Howdy. Welcome to Bang Herri!
Thanks for dropping by! Feel free to join the discussion by leaving comments, and stay updated by subscribing to the RSS feed. See ya around!
Recent Posts
Browse by tags
Ahmad Dhani Assalamu'alaikum bangherri Birthday Elle Eleanor Ermy Kulit Erna Susilastuti Ferry Herlambang Gubernur Riau Herri humor idul fitri Jeffrydin karikatur Kenanganku klarifikasi Lotte Lenya Mack the Knife Madu 3 Malaysia Nana P. Ramlee pia Pramuka psi-78 Salam sejarah valentine Teknik Mesin ITB Wisuda Prima zeventina
MyBloglog

Categories
Theme Switcher

Meta
- Log in
- Valid XHTML
Guestbook

Politic

Howdy. Welcome to Bang Herri!

Recent Posts

Browse by tags

MyBloglog

Categories

Theme Switcher

Meta

Guestbook

Looking for something?

Slideshow

Archives